Kalau kita berlangsung di suatu daerah dan tak sengaja memandang seragam dinas warna hijau muda khususnya terkecuali itu kebetulan hari Senin itulah seragam Hansip dari kepanjangan Pertanahanan Sipil yang kini namanya dirubah jadi Linmas atau Perlindungan Masyarakat.

Hasil gambar untuk seragam pns guru

Meskipun terlihat secara visual berseragam Hansip atau Linmas belum pasti itu bagian Hansip yang sesungguhnya. Bisa saja itu seragam PNS juga PNS guru yang khusus dipakai sebagai busana dinas upacara terhadap hari Senin.

Tak sadar sejak kapan PNS kudu berseragam Hansip ini dan apa pula maksudnya juga tidak jelas, yang pasti ini telah menyalahi ketetapan sebagai PNS yang kudu mengenakan busana dinas yang sadar bukan peruntukannya gara-gara ada unsur paksaan di sini.

Dulu sekali seragam PNS di hari Senin adalah seragam Korpri itu gara-gara tiap tiap hari Senin kudu upacara. Kemungkinan sejak Mendagri Yogi Suardi Memet ketetapan ini diberlakukan. Yogi S. Memet jadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Pembangunan V dari th. 1993 – 1998 tetap di dalam Pemerintahan rezim Orde Baru. Anda jga bisa lho menggunakan seragam olahraga

Aturan busana dinas Hansip kudu bagi PNS mungkin besar sementara itu tengah genjar-gencarnya program bela negara seperti saat ini tengah bergaung kembali. Karena PNS sebagai abdi negara maka kudu bela negara juga, begitulah lebih kurang maksud diberlakukannya PNS kudu kostum Hansip. Atau ada maksud lain, maklum Orde Baru kan proyek berarti fulus.

Waktu itu belum ada KPK ya itu tadi tiap tiap instansi berlomba-lomba menciptakan proyek, dan proyek sementara itu berarti mark up telah merupakan hal biasa dan jalur tetap tanpa pengawasan seolah-olah itu bukan dosa.

Timbul keanehan di sini, bela negara dimanifestasikan bersama wujud kostum bukannya bersama tindakan, itulah yang lucu-lucu di masa Orde Baru yang terbawa sampai kini hidup di alam reformasi tetap terbawa tetap kelucuan itu.

Pemerintahan reformasi yang telah berlangsung sampai 17 th. itu kelucuan yang terkecuali direnungkan dapat menyebabkan tertawa namun rezim demi rezim pemerintahan tetap tidak sadar juga ada yang salah di sini.

2._Sebaiknya Hansip dikembalikan ke habitatnya.

Harusnya sebagai Hansip yang asli (yang bukan kostumnya saja yang Hansip) mengajukan komplain mengenai hal ini sekiranya kudu menggugat melalui PTUN bersama alasan busana seragamnya dilecehkan oleh PNS, gara-gara itu hak mereka dan busana Hansip ini tentu saja dilindungi undang-undang. Kalau kita mengacu kepada uniform di dalam kesatuan TNI dan Polri, kudu menindak bagi barang siapa yang tidak berhak memakai kostum kebanggaan TNI dan Polri sekiranya kedapatan ada warga sipil yang memakai atribut TNI/Polri yang bukan peruntukannya.

Sebaiknya Hansip/Linmas dikembalikan ke habitatnya pada awalnya sebagai pertahanan rakyat semesta. Kalau dulu Hansip berada terhadap kebanyakan di Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan juga Kecamatan sampai Kabupaten/Kota. Jadi jangan ulang ada PNS berkostum Hansip, ini mirip saja mengajari PNS tidak disiplin.

Memaksakan kostum yang sejatinya bukan peruntukannya walaupun dulu ada Permen atau ketetapan yang lain namun kudu dievaluasi ketetapan itu gara-gara telah bukan saatnya ulang memaksakan kostum yang salah. Kapan senang dewasa negara ini terkecuali hal kecil begini saja tidak bisa dibenahi. Ayo Mendagri, ini domain kamu untuk menertibkan hal-hal yang tidak teratur seperti ini.

Jangan ada ulang manipulasi juga manipulasi kostum PNS yang tidak seharusnya. Kembalikan habitat Hansip ke Lembaga Ketahanan Masyarakat desa seperti dulu

Seiring berjalannya umat muslim menggerakkan ibadah puasa, terdengar santer kabar terkecuali oknum guru dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersliweran di {beberapa|sebagian|lebih dari satu} daerah perbelanjaan. Aktivitas ini pasti tidak cocok bersama tugasnya sebagai abdi negara. Jika anda kesusahan dlam mencari seragam PNS, hubungi seragam pns

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Sumadi menjelaskan, PNS dari kalangan guru dikatakannya tidak dapat keluyuran di sementara jam kerja. Menurutnya, seorang guru PNS terhadap pukul 07.00 Wib pagi diharuskan berada di instansi sekolah masing-untuk beri tambahan pengetahuan kepada peserta didiknya. Hal itu merupakan tuntutan profesi seorang PNS.‎

“Tidak mungkin, mungkin itu oknum PNS lainnya. Yang sadar guru PNS dapat berada di instansi sekolah masing-masing.” terangnya, Selasa (14/6/2016).

Ia mengaku, untuk mengantisipasi adanya guru PNS nakal, pihaknya terhadap Tahun 2016 dapat lakukan pengadaan pembuatan seragam kepada ribuan guru PNS sebagai pembeda. Menurutnya, pengadaan seragam th. ini yakni untuk guru tingkat Sekolah Dasar dan SMP sederajat. Sedangkan untuk tingkat SMA tetap belum di rencanakan.

“Nanti kita dapat buatkan seragam tersendiri bagi guru PNS tingkat SD dan SMP. Kalau yang SMA tetap belum dploting. Ada sebanyak 4-5 ribu PNS dapat mendapat seragam gratis,” tandasnya
.
Disinggung anggarannya, Sumadi mengaku bahwa dananya tidak cukup lebih sebesar Rp 3 miliyar untuk pengadaan seragam guru PNS.